APBD Medan Rp7,86 Triliun Disahkan, Fraksi Golkar Minta Penggunaan Efisien dan Tepat Sasaran

jaringberita.com - DPRD Medan bersama Pemko Medan telah mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemko Medan Tahun 2023 sebesar Rp 7,86 Triliun lebih.

Sebelum pengesahan, Fraksi Golkar DPRD Medan memberikan pendapat agar penggunaan APBD lebih efisien dan efektifitas, sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan dan tepat sasaran.

Seperti yang disampaikan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Medan Modesta Marpaung dalam pendapat Fraksinya saat rapat paripurna pengesahan APBD tersebut di gedung DPRD Medan, Selasa (22/11/2022).

Baca Juga:

• Gubsu Harus Bertindak Seperti Bobby Nasution Hadapi Proyek Bermasalah
• Prapid Ditolak Hakim, Sekda Labuhanbatu Resmi Tersangka Dugaan Korupsi APBD 2017

Lebih lanjut dia menyatakan, Fraksi Golkar sangat mengapresiasi Pemko Medan atas kenaikan yang terjadi dari sisi pendapatan daerah. Pihaknya berkeyakinan bahwa peningkatan penerimaan tersebut dapat ditingkatkan lagi.

Sedangkan, terkait anggaran belanja yang mengalami pengurangan atau pergeseran untuk tidak sampai mengganggu kualitas prasarana dan sarana pelayanan publik yang sangat dibutuhkan.

Baca Juga:

• Pemko Medan Subsidi 5,6 Miliar Untuk Pasar Murah
• Kadis Kominfo Sumut Tegaskan Gubernur Tidak Pernah Memerintahkan Siapapun Meminta Uang Atas Namanya

"Karena pada prinsipnya pengurangan dan pergeseran sesungguhnya dimaksudkan adalah dalam rangka efisiensi dan efektifitas anggaran," ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga, Fraksi Golkar menyebut terkait tantangan pembangunan Kota Medan ke depan akan semakin kompleks apalagi dengan kemungkinan terjadinya resesi ekonomi dunia yang tentunya juga akan berdampak signifikan. Maka itu, dia mengingatkan agar lebih meningkatkan dan dapat menggali potensi-potensi baru guna menambah pendapatan dan menutup kebocoran diberbagai sektor.

Dalam hal itu, Fraksi Golkar kembali menekankan berbagai masukan kepada Pemko Medan agar serius untuk melakukan penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan melakukan inovasi dan terobosan, namun tidak menjadi beban baru bagi masyarakat.

Gubsu Harus Bertindak Seperti Bobby Nasution Hadapi Proyek Bermasalah

Prapid Ditolak Hakim, Sekda Labuhanbatu Resmi Tersangka Dugaan Korupsi APBD 2017

Pemko Medan Subsidi 5,6 Miliar Untuk Pasar Murah

Kadis Kominfo Sumut Tegaskan Gubernur Tidak Pernah Memerintahkan Siapapun Meminta Uang Atas Namanya

Buka Bimtek Penyusunan APBD, Bupati Labura Tekankan Hal Ini

Dana Pemda Ngendap di Bank Masih Ada Rp123,7 Triliun hingga Desember 2022