APBD Medan Rp7,86 Triliun Disahkan, Fraksi Golkar Minta Penggunaan Efisien dan Tepat Sasaran

Kemudian, Fraksi Partai Golkar berharap agar Pemko Medan serius untuk melakukan penanganan banjir melalui program- program yang signifikan dan nyata untuk mengatasi persoalan banjir di sebagian besar wilayah Kota Medan.

Dia menuturkan, Fraksi Golkar juga berharap APBD Tahun 2023 mampu mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing, upaya penanggulangan kemiskinan, pelestarian sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup. Penanggulangan bencana dan penataan ruang, peningkatan pariwisata dan budaya, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta mewujudkan birokrasi dan tata kelola yang baik dan bersih.

Baca Juga:

• Gubsu Harus Bertindak Seperti Bobby Nasution Hadapi Proyek Bermasalah
• Prapid Ditolak Hakim, Sekda Labuhanbatu Resmi Tersangka Dugaan Korupsi APBD 2017

Kepada OPD pengguna anggaran, Fraksi Partai Golkar meminta agar pola penyerapan anggaran dilakukan dalam gerak yang berimbang, proporsional dan kontiniu.

"Pemko Medan harus melakukan evaluasi terhadap kinerja opd di lakukan secara kontinyu dengan melakukan kebijakan manajemen secara profesional melalui peningkatan kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi tepat guna," ucapnya.

Baca Juga:

• Pemko Medan Subsidi 5,6 Miliar Untuk Pasar Murah
• Kadis Kominfo Sumut Tegaskan Gubernur Tidak Pernah Memerintahkan Siapapun Meminta Uang Atas Namanya

Disampaikannya, adapun realisasi pendapatan dan belanja daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 yakni Pendapatan daerah Rp7.271.065.208.056. Sedangkan belanja daerah Rp7.868.865.208.056 dan pembiayaan penerimaan Rp597.800.000.000.

Diakhir pendapat Fraksinya, Modesta menyampaikan maka Fraksi Partai Golkar menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 untuk dijadikan Peraturan Daerah.

Gubsu Harus Bertindak Seperti Bobby Nasution Hadapi Proyek Bermasalah

Prapid Ditolak Hakim, Sekda Labuhanbatu Resmi Tersangka Dugaan Korupsi APBD 2017

Pemko Medan Subsidi 5,6 Miliar Untuk Pasar Murah

Kadis Kominfo Sumut Tegaskan Gubernur Tidak Pernah Memerintahkan Siapapun Meminta Uang Atas Namanya

Buka Bimtek Penyusunan APBD, Bupati Labura Tekankan Hal Ini

Dana Pemda Ngendap di Bank Masih Ada Rp123,7 Triliun hingga Desember 2022