jaringberita.com -Soal Mobile Banking ilegal, Gubsu Edy Rahmayadi didesak segera mengganti Dirut PT Bank Sumut, Rahmat Fadillah Pohan.
Sebab,
mobile banking yang belum mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sudah beroperasi selama 2 tahun. Gawat !
Desakan itu disampaikan massa Gerakan Masyarakat Sumatera Utara (Margasu) dalam orasinya di depan Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro, Jumat (18/11/2022).
"Kami datang hari ini ke sini (Kantor Gubsu) untuk mendesak
Gubsu Edy Rahmayadi segera mengganti Dirut
Bank Sumut Rahmat Fadillah Pohan yang terbukti membuat kebijakan yang salah, yaitu
mobile banking yang belum mendapatkan izin dari BI. Jika Rahmat Fadillah Pohan tidak diganti, kami khawatir
Bank Sumut akan terus terpuruk dan bisa lebih parah lagi nantinya,"teriak Ketua Umum Margasu Hasanul Arifin Rambe.
Hasanul menjelaskan, kesalahan yang dilakukan Dirut
Bank Sumut Rahmat Fadillah Pohan sudah sangat nyata dan terang benderang, dengan bukti dari hasil pemeriksaan oleh divisi pengawasan yang diserahkan ke divisi kepatuhan. Dua tahun terbukti layanan
mobile banking Bank Sumut beroperasi tanpa izin dari
BI dan OJK, artinya itu
mobile banking ilegal.
"Pada 26 Desember 2019 lalu,
OJK telah melayangkan surat ke Direksi PT. Bank Sumut, bernomor: S-241/KR.05/2019, tetang persetujuan penerbitan layanan
mobile banking dan tarik runai tampa kartu PT. Bank Sumut. Namun sampai perjuli 2022,
Bank Sumut tidak juga mendapatkan izin dari BI, ini dikuatkan dengan surat Divisi Pengawasan
Bank Sumut bernomor: 523/DDJ-PP/L/2022, tertanggal 19 Juli 2022, kepada Pimpinan Divisi Kepatuhan, tentang perihal permohonan opini/saran terhadap perizinan produk,"ujar Hasanul.
Dalam surat Divisi Pengawasan yang berisi 3 poin itu, salah satu poinnya berbunyi; Dapat kami informasikan bahwa untuk
mobile banking saat ini sedang diproses pengajuan izinnya ke Bank Indonesia bersamaan dengan proses perizinan QRIS untuk internet banking corporate pada semester II tahun 2022, kami akan menpersiapkan dokumen dokumen yang dibutuhkan untuk perizinan ke Bank Indonesia dimana pengajuan perizinan akan kami submite pada awal tahun 2023.
"Artinya, sejak awal 2020
mobile banking Bank Sumut sampai saat ini tidak ada izinnya dari BI. Ini sudah fatal terjadi, citra 'Sumut Bermartabat' telah tercoreng dengan kebijakan Dirut
Bank Sumut Rahmat Fadillah Pohan ini,"kata Hasanul.
Aksi massa Margasu inipun diterima oleh 2 Staf Administrasi Pimpinan Gubsu, Indra Siregar dan Chici. Keduanya berjanji menyampaikan aspirasi tersebut ke pimpinan.
Massa Margasu pun berjanji akan kembali datang ke Kantor
Gubsu dan
Bank Sumut untuk menyampaikan aspirasi mereka sebelum membubarkan diri.
"Kami tidak akan pernah lelah menyampaikan aspirasi demi menyelamatkan
Bank Sumut dari oknum direksi yang suka berbohong dan jahat, yang mencari keuntungan dan kekuasaan pribadi dengan cara cara ilegal,"teriak Hasanul.
Sebelumnya,
OJK telah mengeluarkan sanksi kepada Bank Sumut, terkait layanan
mobile banking diduga ilegal.
OJK memberikan sanksi tersebut ke
Bank Sumut atas pelanggaran
mobile banking yang tidak mendapatkan izin dari BI, sesuai dengan pasal 26 ayat (1) P
OJK No. 12/POJK.03/2018
Baca Juga:
Tags
beritaTerkait
komentar