Pemerintah Pusat Kawal Komitmen Daerah Percepatan Penurunan Angka Stunting

Kegiatan ini, turut dihadiri sejumlah Walikota dan Bupati se-Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan perwakilan BKKBN Provinsi Sumut.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres RI, Suprayoga Hadi menyatakan, hal ini bertujuan untuk mengawal komitmen pemerintah daerah terutama dalam mengidentifikasi isu yang dihadapi, memverifikasi jalan keluar serta merumuskan rencana kerja dalam mempercepat penurunan angka stunting tersebut.

"Apalagi ini sudah mepet waktunya, (targetnya) tinggal dua tahun ke depan," ungkapnya di Medan, Kamis (13/10/2022).

Suprayoga menjelaskan, upaya percepatan penurunan stunting ini bermuara pada arahan Presiden untuk memprioritaskan 12 Provinsi se-Indonesia agar angka stuntingnya sampai 2024 diturunkan menjadi 14 persen. Dalam konteks ini, sebutnya, terdapat tujuh Provinsi yang angka stuntingnya tinggi dan lima provinsi angka balita stuntingnya tinggi, yang salah satunya adalah Provinsi Sumut.

"Kita juga sudah sepakat dengan kemenko PMK, Kemendagri, BKKBN dan Kemenkes. Jadi istilahnya kita bagi tugas, dan kami di Setwapres mendapatkan bagian di Sumut dan Kalimantan Barat," jelasnya.

Proses ini, terangnya, sudah dilakukan dalam beberapa tahapan. Pada pertemuan kali ini, sambungnya, adalah untuk menindaklanjuti dan melakukan pendalaman, terutama untuk mencari jalan keluar dan mencapai kesepakatan dalam kegiatan pengawalan ke depannya.

Bobby Nasution Harap Polda Sumut Terus Tingkatkan Pelayanan ke Masyarakat

Kenaikan Pangkat Personel Jajaran Poldasu, Tegaskan Komitmen Polri yang Humanis dan Presisi

Polda Sumut Gelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-79, Tegaskan Komitmen Melayani dan Berbenah

Lapas Kotapinang Terima Kunjungan Kerja Kakanwil Ditjenpas Sumatera Utara

Kapolda Sumut Sambut Presiden Jokowi Kunker di Sumut

Program TJSL PLN Bidang Kesehatan Mampu Kurangi Stunting di Indonesia