jaringberita.com - Dalam membangun budaya anti suap di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong implementasi Sistem Manajemen
Anti Penyuapan (SMAP).
Direktur Anti Korupsi Badan Usaha
KPK RI Aminudin menyampaikan, pihaknya mengeluarkan panduan cegah korupsi (Pancek) di sektor usaha, di antaranya ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan respons. Namun semua tindakan ini harus diawali dengan komitmen.
“Kami mendorong seluruh insan korporasi ketika melihat adanya dugaan tindak korupsi di wilayah mereka bekerja ikut bertanggung jawab, bentuk tanggung jawabnya dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum,” ungkapnya dalam Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Implementasi SMAP Secara Digital di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (24/5/2023).
Aminudin menganalogikan tindakan respons yang sangat penting bagi keberlangsungan sebuah perusahaan.
“Saya analogikan seperti saat naik kapal di tengah samudera, ada seorang penumpang melubangi kapal, tentu kita akan berusaha untuk menghentikannya. Kalau dibiarkan kapal bocor dan tenggelam, yang rugi semua yang ada di kapal itu. Begitu pula di satu perusahaan,” jelasnya.
Untuk itu lanjut dia, tahapan yang paling penting adalah komitmen dari semua pemangku kepentingan hingga pegawai dari korporasi tersebut. Komitmen tersebut harus didiseminasikan ke semua mitra kerja.
“Jangan sampai nanti mitra kerja mengiming-imingi dan menawarkan hal menggiurkan. Sayangnya komitmen itu di hati tidak bisa kita nilai, yang bisa kami lakukan adalah membangun sistem yang mudah-mudahan bisa menjaga komitmen itu,” katanya.
Tags
beritaTerkait
komentar