Menurut Arief, dari peristiwa proyek lampu pocong senilai Rp 24 miliar yang dihentikan tersebut, bisa menjadi contoh bagi
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk menyikapi proyek multi years rancang bangun jalan dan jembatan senilai Rp 2,7 triliun yang bermasalah.
Jika Gubsu melakukam hal yang sama seperti yang dilakukan Walikota Medan, kata Arief, akan berdampak bisa terselematkan kerugian keuangan provinsi yang lebih besar lagi.
"Tinggal niat saja, mau atau tidak Gubsu melakukannya. Kalau tak mau, ya kita lihat saja kelanjutan dari proyek multi years ini," ujar kader Partai Demokrat ini.
Kemudian, kata Arief, postur
APBD Sumut tahun 2023 diprediksi tidak akan jauh berbeda dengan kondisi tahun 2022. Akan tetap kebutuhan anggaran tahun 2023 ini dipastikan meningkat dari tahun sebelumnya. Karena 2023 ini tahun politik sudah menunggu di depan untuk pengalokasian anggaran, seperti KPU dan Bawaslu Provinsi.
"Mudah mudahan saja kondisi
APBD Sumut di tahun 2023 ini bisa lebih baik lagi, sehingga sektor lain KPU dan Bawaslu bisa terselamatkan keuangannya jelang tahun politik 2024," tandasnya.
Tags
beritaTerkait
komentar