jaringberita.com -Meski Pemerintah sudah mengambil kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), anggaran subsidi energi hingga tahun 2022 diperkirakan tetap membengkak menjadi Rp 650 triliun. Karena itu, pembatasan pembelian bensin subsidi sangat diperlukan.
“Dengan naiknya harga Solar dan Pertalite, kami perkirakan pembengkakan anggaran subsidi dan kompensasi energi tidak jadi di Rp 698 triliun, tapi sekitar Rp 650 triliun,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam acara CNBC Indonesia TV, kemarin.
Seperti diketahui, Pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM jenis Solar dan Pertalite mulai Sabtu (3/9). Kini harga Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter dan Solar subsidi menjadi Rp 6.800 per liter. Sedangkan Pertamax menjadi Rp 14.500 per liter.
Suahasil menjelaskan, proyeksi anggaran subsidi dan kompensasi energi Rp 650 triliun tetap lebih tinggi Rp 147,6 triliun, dari target awal Rp 502,4 triliun.
Sementara, jumlah BBM yang digelontorkan untuk masyarakat, Pertalite yang tadinya diperkirakan hanya 23 juta kiloliter (kl), dinaikkan menjadi 29 juta kl. Kemudian, solar yang tadinya diperkirakan hanya 15 juta kl, dinaikkan menjadi 17,4 juta kl.
Tambahan anggaran subsidi dan kompensasi tahun ini nantinya akan menjadi utang Pemerintah dan akan dibayarkan dalam APBN 2023.
Menurut Suahasil, lonjakan anggaran subsidi tersebut dipengaruhi oleh tiga hal. Yaitu harga minyak yang masih tinggi, nilai kurs, dan volume konsumsi BBM.
“Subsidinya masih besar sekali, meski kami sudah tingkatkan harga Pertalite dan Solar,”katanya seperti dilansir RM.id.
Pengamat kebijakan ekonomi politik dari lembaga riset Laboratorium Indonesian (LAB) 45 Reyhan Noor mengatakan, langkah Pemerintah menaikkan harga BBM sudah tepat.
“Meski tren harga minyak dunia saat ini cenderung menurun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tetap lebih tinggi dari yang sudah dianggarkan dalam belanja negara,” ujar Reyhan di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, permasalahan utama penyaluran subsidi BBM sejak dulu adalah efektivitas yang rendah untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Terlebih, dalam konteks menjaga kesejahteraan dalam kondisi seperti saat ini, uang subsidi BBM akan lebih baik disalurkan langsung kepada masyarakat yang masuk ke dalam kriteria membutuhkan.
“Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM akan memiliki efektivitas yang lebih tinggi dari subsidi BBM,” kata Reyhan.
Direktur Eksekutif Institute for Development Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, anggaran subsidi dan kompensasi energi tetap jebol, meski harga BBM sudah dinaikkan Perintah. Alasannya, tidak ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
Harusnya, saat kenaikan harga diumumkan akhir pekan lalu, pembeliannya dibatasi juga biar anggaran nggak jebol.
“Karena selisih harga Pertalite dan Pertamax masih cukup tinggi. Pertalite Rp 10.000 per liter dan Pertamax Rp 14.500 per liter. Orang akan beralih ke Pertalite, akhirnya pembelian meningkat, anggaran subsidi juga jadi besar,” pungkas Tauhid.
