jaringberita.com,Medan; Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara tidak ikut 'latah' menaikan harga gas LPG 3 kilogram dan tagihan air PDAM Tirtanadi Sumut.
Hal itu, disampaikan oleh Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Naslindo Sirait kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Selasa 6 September 2022.
Ia menjelaskan penetapan harga LPG 3 kilogram dan tagihan air merupakan wewenang Gubernur Sumut, Edy Rahyamadi.
“Saat ini Pemprov Sumut tidak menaikkan harga elpiji 3 kg dan tarif air. Kalau tarif listrik dan BBM itu memang pemerintah pusat,” sebut Naslindo.
Kemudian, Naslindo mengungkapkan Pemprov Sumut akan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kenaikan harga kebutuhan bahan pokok. Usai kenaikan harga BBM tersebut.
Naslindo mengatakan pemantauan harga pasar menjadi bagian penting bagi mereka sebelum menetapkan kebijakan untuk melakukan intervensi pasar.
“Berdasarkan pengalaman, dampak dari kenaikan BBM ke harga-harga lain itu terlihat pada minggu ke dua dan tiga, disitu kita lihat komoditi mana yang naik,” jelas Naslindo.
Naslindo mengatakan, harga kebutuhan pokok seperti sembako menjadi komoditi yang paling berpeluang terimbas langsung atas naiknya harga BBM. Namun, harga tersebut biasanya akan terbentuk seiring dengan mekanisme pasar.
Naslindo menambahkan perlu kordinasikan antar stakholder untuk melakukan menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok menjadi kebutuhan masyarakat.
“Hanya yang tidak boleh terjadi adalah pengaturan harga, itu akan mengarah pada kartel. Itu akan menjadi temuan KPPU,” pungkas Naslindo.
