jaringberita.com -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Wilayah Sumbagut. Kerja sama tersebut terkait pemberian jaminan kepada kelompok rentan dan miskin ekstrim.
Hal itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Sumbagut Panji Wibisana di Lantai 10 Gedung Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (18/07/2022).
Dalam pesannya, Gubernur meminta agar langkah optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenegakerjaan di Sumut bisa menyentuh banyak warga yang membutuhkan. Sebagaimana targetnya adalah kelompok rentan dan miskin ekstrim, khususnya nelayan dan pekerja sektor informal lainnya.
Baca Juga:
"Kita berharap ini benar dilakukan dan diberikan kepada yang membutuhkan. Jadi mereka yang masuk kategori rentan dan miskin, bisa mendapat jaminan sosial melalui program pemerintah," kata Gubernur.
Sementara Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Sumbagut Panji Wibisana mengungkapkan, yang termasuk pekerja sektor informal dan terindikasi miskin ekstrim seperti nelayan, petani, penggali kubur, penjaga masjid dan bilal mayit. Kelompok ini banyak yang belum tersentuh jaminan sosial.
Baca Juga:
"Oleh Gubernur Sumatera Utara, para pekerja yang disebutkan tadi, diberikan jaminan sosial ketenagakerjaan, karena ini adalah hak normatif bagi pekerja. Apakah formal maupun informal. Makanya OPD terkait, seperti Dinas Pendidikan untuk guru honor, juga misalnya penyuluh pertanian. Begitu juga di Dinas Kelautan dan Perikanan, untuk nelayan atau petambak, bisa diikutkan ke program jaminan sosial ketenagakerjaan," jelas Panji.
Untuk programnya di awal, lanjut Panji, adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Untuk JKK, adalah pada saat berangkat kerja, bekerja dan perjalanan pulang. Sedangkan untuk JKM, tanpa memandang apa penyebab kematiannya.
Senada dengam itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut, Baharuddin Siagian mengatakan jaminan sosial ketenagakerjaan saat ini menyasar para nelayan. Untuk selanjutnya menyentuh pekerja setor informal lainnya. Untuk biaya jaminan, sebesar Rp16.800 per bulan.
"Dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan ini, pekerja atau pemberi kerja akan berkurang bebannya," kata Baharuddin.
Pemkab Gayo Lues mempercepat serapan TKD Rp24,9 miliar untuk pemulihan pascabencana dan menargetkan realisasi 100 persen pada Desember 2026.
Ekonomi 22 Agu 2026
Lowongan Finance & Accounting Supervisor di PT Cemerlang Mandiri Abadi untuk lulusan S1 dengan pengalaman 13 tahun dan berbagai benefit.
Lifestyle 21 Agu 2026
Kemnaker memperkuat peran Balai K3 dengan pendekatan berbasis risiko untuk mencegah kecelakaan kerja dan memperkuat budaya K3.
Berita Sumut 21 Agu 2026
Kolaborasi Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Kementerian Pekerjaan Umum diperkuat untuk mempercepat penanganan
Nasional 21 Agu 2026
Relokasi 65 sekolah terdampak bencana di Sumatera dipercepat dengan proses administrasi lahan dan pembangunan yang berjalan paralel.
Berita Sumut 18 Agu 2026
Satgas PRR Perkuat Kolaborasi Penanganan Sungai Krueng Tamiang untuk Cegah Banjir Berulang
Nasional 14 Agu 2026
BRImo telah digunakan 49,7 juta pengguna hingga Juni 2026 dengan 3,32 miliar transaksi. BRI terus memperkuat inklusi keuangan digital.
Ekonomi 14 Agu 2026
Jakarta dan Bali disiapkan menjadi pusat finansial internasional Indonesia melalui PFII yang mencakup perbankan, fintech, pasar modal, dan i
Ekonomi 14 Agu 2026
Email bisnis kini bukan lagi sekadar sarana untuk mengirim dan menerima pesan. Berbagai fitur produktivitas yang tersedia dapat membantu tim
Lifestyle 13 Agu 2026
Investasi emas fisik masih menjadi salah satu pilihan masyarakat Indonesia untuk menjaga nilai aset dalam jangka panjang. Namun, membeli ema
Ekonomi 13 Agu 2026