jaringberita.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa agama dan nilai moral menjadi kunci utama mengontrol penggunaan alat kontrasepsi di dalam masyarakat Indonesia.
“Kalau kita lebih memberikan edukasi nilai-nilai dan norma-norma sosial, agama. Itu merupakan kunci yang paling utama untuk melakukan kontrol pemanfaatan kontrasepsi,” kata Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Eni Gustina dilansir dari ANTARA, Kamis (17/11/2022).
Eni menyatakan penggunaan kondom di Indonesia tidak dapat sembarangan karena pemerintah melalui fasilitas kesehatan menekankan bahwa kondom hanya digunakan pada pasangan saja, bukan secara perorangan meskipun masyarakat juga dapat mengakses kondom secara mandiri di fasilitas terdekat.
Sebab, adanya seks bebas di Indonesia bertentangan dengan kepercayaan dan nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.
Eni mengaku terkejut saat mengetahui bahwa di Thailand untuk menekan kehamilan yang tidak diinginkan dan mencegah penularan HIV/AIDS, Pemerintah Thailand memberikan edukasi kesehatan reproduksi dengan memberikan kondom langsung pada dompet para siswa melalui guru yang ada di sekolah. Sementara di Indonesia, menurut dia, memiliki kondom saja masih terasa aneh dan tabu.
“Thailand tidak bisa kita tiru ya. Saya rasa kita harus bersama-sama lebih memberikan edukasi pada remaja,” ujarnya.
Oleh karena itu, nilai budaya, agama serta moral yang kuat dalam masyarakat Indonesia dapat mengontrolnya. Pemerintah Indonesia lebih memilih untuk mensosialisasikan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi dan bahaya dari hamil pada usia muda.
Menurut Eni, alat kontrasepsi seperti kondom di Indonesia lebih diperkenalkan sebagai alat untuk mencegah kematian ibu dan bayi. Kondom juga berfungsi sebagai alat bantu ibu dalam menjarakkan kelahiran, sehingga stunting pada anak tidak terjadi.
Kondom juga mencegah tingginya angka aborsi pada perempuan dan kehamilan yang tidak diinginkan, edukasi kondom juga dibarengi dengan pemberian pemahaman bahwa kesehatan reproduksi jauh lebih penting dibandingkan terkena penyakit seksual.
“Mereka berhak untuk menolak, untuk mempunyai rencana kesehatan reproduksi ke depan sehingga mereka bisa tahu kapan mereka bisa berhubungan seks dan kapan mereka sebaiknya boleh untuk hamil yang sehat,” ujarnya.
“Mereka harus tahu bahwa untuk membangun keluarga yang berkualitas, mampu mengelola ekonomi keluarga, mereka harus mengerti bahwa hamil adalah hal yang normal tapi harus dijaga intervalnya sehingga kesehatan reproduksinya bisa optimal,” katanya.
