Elite NasDem Dukung Penghapusan Pilgub, Gubernur Tak Punya Rakyat

jaringberita.com -Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mendukung wacana yang digulirkan Ketua Umum PKBMuhaimin Iskandarsoal penghapusanPemilihan Gubernur(Pilgub). Menurutnya, wacana itu sudah benar.

Kata Irma, yang punya rakyat dan bertanggungjawab langsung adalah bupati dan wali kota.

Gubernur hanya sekadar koordinator dan kepanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Harap Polda Sumut Terus Tingkatkan Pelayanan ke Masyarakat
• Kaki Diamputasi Pasca Kecelakaan saat Antar Paket JNT, Kini Dimas Dipecat Ijazah dan BPKB Ditahan

"Jadi, mekanisme pemilihannya tidak perlu di­lakukan langsung,” ujar Irma melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Selain membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurut dia, anggaran untuk gelaran Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) di tingkat provinsi juga sangat tinggi.

Baca Juga:

• Semua Fraksi Setujui Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Anggaran 2024 Menjadi Perda
• Buka Pendidikan SIPSS Gelombang I 2025, Gubernur Akpol: Selesaikan Pendidikan dengan Baik

Poin penting lainnya, guber­nur merupakan administrator, dan tidak mampu meningkatkan pendapatan asli daerah karena tidak punya wilayah.

Bahkan, ada yang tidak mam­pu menyerap anggaran pusat. (Anggaran itu) mengendap di bank dan rawan diselewengkan untuk kepentingan pribadi.

Jadi, biarkan para bupati dan wali kota dipilih langsung, sementara jabatan gubernur dipilih oleh Pemerintah Pusat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),” jelas dia.

Lebih lanjut, anggota DPR ini mengatakan, jabatan gubernur dapat ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendari) atas persetujuan Presiden. Dengan begitu, mereka benar-benar menjadi kepanjangan tangan Pusat, bukan kaki tangan kepentingan partai politik (parpol).

Terpisah, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyatakan, Pemerintah Pusat membutuhkan gubernur sebagai perpanjangan tangan mereka. Gubernur bertugas mengkoodinir, dan melayani seluruh masyarakat Indonesia.

Pemerintah Pusat sulit men­jangkau masyarakat langsung. Karenanya, mereka membutuh­kan pejabat yang dapat mensinkronkan dan mengkoordinasikan kebijakan nasional ke tingkat Kabupaten dan Kota. Jadi, posisi atau jabatan gubernur masih relevansebagai perpanjangan tangan Pemerintah,” jelas Kamhar dilansir rm.id.

Pentingnya keberadaan gubernur, menurutnya, mem­buat Pilgub masih diperlukan. Dalih bahwa Pilgub hanya men­guras anggaran, tidak berdasar jika bercermin dari pilkada sebelumnya.

Sebelum-sebelumnya juga ada Pilgub. Apa ada masalah di anggarannya? kan tidak!” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKB Hasanuddin Wahid menyebut, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bukan mewacanakan menghapus jabatan gubernur, tapi menghapus Pilgub secara langsung oleh rakyat.

Dia menjelaskan, wacana tersebut dilontarkan Muhaimin karena pihaknya tengah meng­kaji perubahan dalam sistem Pilgub secara langsung.

Dalam pembahasan terse­but, salah satu wacana yang mengemuka adalah opsi gu­bernur ditunjuk langsung oleh DPRD.

“Jabatan gubernur tetap ada, tapi bukan dipilih langsungoleh rakyat. Salah satu kajiannya,Pilkada untuk gubernur tidak perludilakukan,” ujar Hasanuddin di Jakarta, Kamis (2/2).

Dia menguraikan, penghapu­san Pilkada di tingkat provinsi bisa membuat anggaran lebih efisien dan kerja pemerintahan lebih efektif. Sebab, gubernur merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah.

“Tujuannya, mengefektifkananggaran, mengefektifkan Pemerintah serta sejumlah efisiensi lainnya,” tegasnya.

Bobby Nasution Harap Polda Sumut Terus Tingkatkan Pelayanan ke Masyarakat

Kaki Diamputasi Pasca Kecelakaan saat Antar Paket JNT, Kini Dimas Dipecat Ijazah dan BPKB Ditahan

Semua Fraksi Setujui Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Anggaran 2024 Menjadi Perda

Buka Pendidikan SIPSS Gelombang I 2025, Gubernur Akpol: Selesaikan Pendidikan dengan Baik

Tegas, Irjen Dedi Tidak berlakukan Rekpro dan Kuota Khusus di Seleksi Akpol: Semua Sama!

Soal Kasus Vina Cirebon, Anggota DPR Yakin Polisi dapat Tuntaskan: Jangan Terprovokasi!