jaringberita.com -
Pemerintah
Kerajaan
Belanda
akhirnya
secara
resmi
menyampaikan
permintaan
maaf
atas
keterlibatan
negaranya
dalam
sistem
perbudakan
selama
250
tahun.
Permintaan maaf ini disampaikan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pada, Senin (19/12/2022), bahkan dia menyebutnya hal itu sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
"Dalam pidato saya tentang peran Belanda dalam sejarah perbudakan, saya atas nama pemerintah meminta maaf atas tindakan negara Belanda di masa lalu," tulisnya melalui twitter, Selasa (20/12/2022).
Permintaan maaf ini datang hampir 150 tahun setelah berakhirnya perbudakan di koloni-koloni luar negeri Belanda, termasuk di Indonesia, Suriname, serta pulau-pulau Karibia seperti Curacao dan Aruba.
Dilansir dari kompascom, Aruba adalah bekas koloni Belanda yang pertama bereaksi atas permintaan maaf ini. PM Evelyn Wever-Croes menerima permohonan tersebut, tetapi negara lain seperti pulau Sint Maarten mengaku tidak akan menerimanya.
"Negara Belanda memikul tanggung jawab atas penderitaan besar yang menimpa orang-orang yang diperbudak dan keturunan mereka," ucapnya kepada audiens di gedung National Archive, Den Haag.
"Kami, yang hidup di sini dan sekarang, hanya bisa mengakui dan mengecam perbudakan dalam istilah yang paling jelas sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan," tambahnya.
Namun, setelah pidato tersebut, perwakilan di Suriname mengeluhkan kurangnya tindakan nyata dari Pemerintah Belanda.
"Apa yang benar-benar hilang dalam pidato ini adalah tanggung jawab dan akuntabilitas," menurut Armand Zunder, presiden komisi reparasi nasional Suriname, kepada AFP.
Sejumlah Menteri Belanda pun telah melawat ke tujuh bekas koloni di Amerika Selatan dan Karibia dalam rangka permintaan maaf tersebut.
Wakil Perdana Menteri Belanda Sigrid Kaag dalam kunjungan resmi ke Suriname pekan lalu mengatakan, sebuah proses akan dimulai menuju momen penting lainnya pada 1 Juli tahun depan.
Keturunan perbudakan Belanda pada 2023 akan merayakan 150 tahun pembebasan dari perbudakan dalam perayaan tahunan yang disebut Keti Koti (Memutus Rantai) dalam bahasa Suriname.
Namun, rencana tersebut menimbulkan kontroversi lantaran kelompok-kelompok dan beberapa negara yang bersangkutan mengkritiknya sebagai tindakan terburu-buru, dan merasa kurangnya konsultasi oleh pihak Belanda menunjukkan sikap yang masih kolonial.
