Jumat, 14 Agustus 2026

PBB Ikut Senang, Pemerintah Indonesia Akui 12 Pelanggaran HAM

- Senin, 16 Januari 2023 11:00 WIB
PBB Ikut Senang, Pemerintah Indonesia Akui 12 Pelanggaran HAM
Jubir Dewan HAM PBB Liz Throssell

jaringberita.com -Keputusan pemerintahan Presiden Jokowi yang mengakui 12 pelanggaran HAM berat masa lalu diapresiasi banyak kalangan. Tak hanya di dalam negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun ikut senang dengan keputusan berani Jokowi terkait kasus HAM berat yang selama ini terkatung-katung nasibnya.

Apresiasi dari PBB itu, disampaikan oleh Juru Bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Liz Throssell, pada Sabtu (14/1/2023) lalu. Menurutnya, pengakuan Jokowi terkait pelanggaran HAM berat masa lalu adalah langkah yang menggembirakan.
“Kami menyambut pengakuan Presiden Joko Widodo atas ungkapan penyesalan 12 peristiwa pelanggaran HAM berat,” kata Jubir Dewan HAM PBB Liz Throssell, di akun Twitter @UNJeneva.
Ia merinci beberapa pelanggaran HAM yang selama ini jadi perhatian PBB, seperti penumpasan antikomunis 1965-1966, penembakan pengunjuk rasa 1982-1985, penghilangan paksa 1997 dan 1998, serta insiden Wamena di Papua pada 2003.
“Sikap presiden tersebut merupakan langkah yang menggembirakan di jalan panjang menuju keadilan bagi para korban dan kehidupan mereka yang baru,” lanjutnya.
Ia mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah nyata agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang. Menurutnya, proses keadilan yang komprehensif, inklusif dan partisipatif, menjamin keadilan kebenaran, dan reparasi, bisa memutus impunitas kepada para pelaku.
Tak cuma untuk korban kekerasan non seksual, tapi juga yang bersifat seksual akibat konflik. “Proses keadilan transisional yang komprehensif akan membantu memutus siklus impunitas selama puluhan tahun, memajukan pemulihan nasional dan memperkuat demokrasi Indonesia,” terangnya.
Guru Besar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menilai apresiasi dari Dewan HAM PBB itu punya makna penting. Kata dia, citra buruk Indonesia selama ini di mata internasional, yang dicap melakukan pembiaran pelanggaran HAM akan luntur.
“Tentu ini bagus bagi Indonesia kita telah dapat menghapuskan kesan yang selama ini ada seolah Indonesia melakukan pembiaran terhadap pelanggaran HAM Berat,” kata Hikmahanto yang dikonfirmasi tadi malam.
Namun, ia berharap apresiasi dari PBB ini tidak lantas kembali dirusak oleh aksi polisionil yang represif maupun pembiaran terhadap pelanggaran HAM lainnya.
Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan terima kasih kepada Dewan HAM PBB. Mahfud yang memang ditugaskan Presiden untuk menyelesaikan persoalan HAM berat di masa lalu menganggap apresiasi PBB membuat citra Indonesia makin positif di dunia internasional.
“Setelah arus utama media dan publik nasional kita, kini Dewan HAM PBB memberi apreasiasi kepada Pemerintah Indonesia atas kebijakannya dalam upaya menyelesaikan pelanggaran HAM Berat masa lalu seperti yang disampaikan Tim PP HAM yang ditindaklanjuti oleh Presiden,” kata Mahfud MD dalam keterangannya, kemarin.
Dilansir rm.id, di era Presiden Jokowi, pemerintah akhirnya mengakui adanya 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang pernah terjadi di Indonesia setelah menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM).
Adapun dua belas pelanggaran HAM berat yang diakui oleh Presiden Jokowi itu adalah Peristiwa 1965-1966 yang terkait dengan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (PKI), Tragedi Penembakan Misterius (Petrus) 1983-1985, Tragedi Talangsari, Tragedi Rumah Geudong selama masa konflik Aceh 1989-1998, Tragedi Penghilangan Paksa terhadap Aktivis Pro-Demokrasi 1997-1998, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II 1998, Pembantaian Dukun Santet di Banyuwangi 1998, Tragedi Simpang KKA di Aceh 1999, Tragedi Wasior terkait penyerbuan warga sipil di Papua 2001, Peristiwa Wamena 2003, dan Tragedi Jambu Keupok di Aceh Selatan 2003.

Tags
HAMPBBPresiden Jokowi
beritaTerkait
Kapolres Labusel Sampaikan Terima Kasih kepada Pendukung Tugas Polri

Kapolres Labusel Sampaikan Terima Kasih kepada Pendukung Tugas Polri

Hari Bhayangkara ke-79, Komnas HAM Dorong Polri Makin Kuat dan Beri Pelayanan Tanpa Diskriminasi

Hari Bhayangkara ke-79, Komnas HAM Dorong Polri Makin Kuat dan Beri Pelayanan Tanpa Diskriminasi

79 Tahun Bhayangkara, Muhammadiyah Berharap Polri Selalu Menjadi Pelindung Masyarakat

79 Tahun Bhayangkara, Muhammadiyah Berharap Polri Selalu Menjadi Pelindung Masyarakat

Bhara Daksa 91 Gelar Halalbihalal, Kapolri Ajak Alumni Jaga Kekompakan dan Terus Mengabdi kepada Negara

Bhara Daksa 91 Gelar Halalbihalal, Kapolri Ajak Alumni Jaga Kekompakan dan Terus Mengabdi kepada Negara

Muhamadiyah Beri Dukungan Polres Tanjung Priok Jaga Kamtibmas dan Kegiatan Keagamaan

Muhamadiyah Beri Dukungan Polres Tanjung Priok Jaga Kamtibmas dan Kegiatan Keagamaan

Polri Ungkap Kasus Penipuan Trading Saham dan Kripto, Kerugian Capai Rp 105 Miliar

Polri Ungkap Kasus Penipuan Trading Saham dan Kripto, Kerugian Capai Rp 105 Miliar

komentar
beritaTerbaru