jaringberita.com -
Wakil
Gubernur
(Wagub)
Sumatera
Utara
(Sumut)
Musa
Rajekshah
bersama
Kepala
Perwakilan
Badan
Kependudukan
dan
Keluarga
Berencana
Nasional
(BKKBN)
Sumut
Muhammad
Irzal
mengingatkan
target
penurunan
prevalensi
stunting
di
Sumut
pada
tahun
2023
sebesar
18,55
persen.
Pesan ini disampaikan ke seluruh perwakilan kabupaten/kota yang hadir dalam Forum Konsolidasi Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dan Rembuk Stunting Provinsi Sumut di Hotel Santika Medan, Senin (29/5/2023).
“Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022, angka prevalensi stunting kita turun 4,7% menjadi 21,1% dari sebelumnya 25,8% di tahun 2021. Saya berharap upaya kita bersama tidak berhenti sampai di sini, karena target kita tahun ini angkanya bisa turun di 18% dan 14% di tahun depan,” ungkap Ijeck dalam sambutannya.
Lebih lanjut Ijeck mengatakan, penurunan stunting merupakan target utama pembangunan baik itu nasional hingga di daerah, karena berpengaruh dengan generasi atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Hal inilah, sambung dia, yang juga harus dipahami oleh seluruh kepala daerah dan berkomitmen bersama-sama.
“Memang penanganan penurunan stunting ini yang lebih berperan itu kabupaten/kota, kami dari provinsi bersama Pak Irzal menyampaikan apa yang menjadi program dalam menurunkan stunting. Penurunan stunting itu tidak hanya sebatas bayi baru lahir tapi calon pengantin harus didampingi, balitanya juga, ibu saat hamil dan lingkungan juga harus dijaga, bagaimana sanitasinya air bersihnya,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Ijeck juga mengingatkan kepala daerah untuk memaksimalkan penyerapan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di tahun ini, sekaligus mengarahkan APBD untuk pembangunan daerah sejalan dengan upaya penurunan stunting.
“Kita sampaikan ke Kabupaten/Kota jangan hanya untuk stunting yang dibantu oleh pusat saja yang dipergunakan, tapi APBD misalnya Dinas PUPR, dia kan harus merencanakan di mana pembuatan sanitasi yang sehat, sejalan dengan di mana daerah, desa atau kecamatan yang tingkat stuntingnya tinggi. Jadi ini harus terintegrasi semuanya, tidak bisa (pananganan) stunting hanya berdiri sendiri, tapi dinas-dinas lain juga harus bersama-sama,” ujarnya.
Penyerapan BOKB sendiri, diakui Ijeck, belum maksimal di tahun lalu. “Penyerapan anggaran akan kita sampaikan ke kabupaten/kota tidak ada alasan tidak habis, bila targetnya benar. Nanti kami coba menyurati dan diskusikan apa kendala selama ini di daerah, seperti apa nanti penggunaan anggarannya agar tidak ragu-ragu dalam optimal dalam penyerapan dana BOKB. Anggota dewan yang reses juga kita minta untuk bisa menyampaikan hal ini,” katanya.
