jaringberita.com -Miris memang. Sepertinya masyarakat yang tinggal di sebuah perkampungan tanpa listrik hingga puluhan tahun terabaikan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat, butuh pada saat momen kampanye dan pemilu. Baik pilkades, pilkada, pileg dan pilpres. Nasib-nasib.
Tapi memang inilah fakta persoalan ratusan Kepala Keluarga (KK) di Kampung Sei Minyak, Desa Harapan Maju, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara (Sumut).
Mendiami kawasan hutan Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL), tanpa aliran listrik hingga puluhan tahun.
Camat Sei Lepan, Muhammad Iqbal Ramadhan kepada media, Kamis (5/1/2023), sempat menyinggung mengenai identitas dari masyarakat yang tinggal di sana.
"Sebenarnya dari awal mereka tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mereka berada di kawasan Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL) serta lebih dekat dengan Kecamatan Besitang,"ujar Iqbal.
Kepemilikan KTP yang saat ini dikantongi oleh warga disana, jelas dia, lebih dikarenakan adanya kepentingan oknum pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang bergulir di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara beberapa waktu lalu.
Sehingga, data warga yang awalnya merupakan masyarakat pengungsi dari konflik di Aceh ini, dibuatkan KTP dan Kartu Keluarganya (KK).
"Karena ada kebutuhan pilkades, ada oknum yang memanfaatkan kondisi untuk menjadikan warga Kecamatan Sei Lepan. Sehingga warga-warga masuk ke Desa Harapan Maju. Sesuai wilayah peta desa, warga yang tak dialiri listrik ini, tidak masuk ke dalam peta desa. Karena mereka bermukim di wilayah TNGL," terang Iqbal.
Oleh karena kembali munculnya permasalahan ada sebuah kampung di Langkat yang tidak tersentuh aliran listrik, jelas dia, membuat dirinya sempat bertanya-tanya dan mencari tahu kembali. Sebab, di Desa Hamparan Perak, baru kemarin sudah dimasukkan listrik hampir seribu KK.
"Makanya, sesaat abang-abang telpon kemarin terkain ada kampung dalam kondisi gelap karena tidak masuk aliran listrik. Saya kembali mengecek ke lapangan dan bertanya kepada kepala dusun (Kadus) disana. Sehingga baru terjawab semuanya, jika barak induk Kota Buluh dan tidak masuk kecamatan mana pun karena itu wilayah TNGL," terang dia.
Karena itulah, papar Iqbal, pihaknya tidak bisa sembarangan mencatut sebarangan wilayah. Meski demikian, mereka juga bagian dari warga Indonesia dan memiliki hak yang sama. Kini pihaknya akan mencari solusi terbaik untuk kebersamaan. "Mereka juga masyarakat Indonesia, saya cari tahu jalannya dulu dan nanti apakah PLN mau atau bisa masuk ke daerah TNGL," ungkap Iqbal.
Sedangkan pada waktu itu, Iqbal menambahkan, jika Pemerintah Kabupaten (Prmkab) Langkat juga sudah memberikan uang kepada warga untuk pindah dari lokasi. Namun setelah uang dikasih, ternyata warga yang awalnya direlokasi tak pindah-pindah sana hingga sampai sekarang ini. "Nanti coba kita cari solusi terbaiknya ya bang. Nanti saya kabari perkembangannya," tegas Iqbal.
Sebelumnya permasalahan ini sempat mencuat dan viral di media sosial (Medsos). Sebuah perkampungan yang tidak masuk listrik selama 22 tahun atau tepatnya mulai tahun 2020 lalu.
Mereka berjumlah hampir sekitar 150 KK menetap di Kampung Sei Minyak, Desa Harapan Maju, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.
Bahkan diakui salah satu warga disana bernama Heri, jika untuk menerangi perkampungan pada malam hari mereka hanya memanfaatkan lilin, lampu teplok dan genset yang memikili keterbatasan.
Merekapun berharap agar kampung mereka yang merupakan warga pengungsian dari konflik Aceh, dialiri listrik.
Sehingga dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan jalan serta pendidikan sempat dikeluhkan warga disana.
