Dengan hal yang tersebut menempatkan Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu pada posisi ke-16 dari 34 Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu akan terus berupaya untuk meningkatkan capaian penilaian MCP untuk tahun ini dan tahun mendatang.
Lebih lanjut dijelaskannya, Kabupaten
Labuhanbatu menempati area seluas 2.561,38 Km2 yang terbagi wilayah administrasi pemerintahannya menjadi 9 Kecamatan, 23 Kelurahan dan 75 Desa dengan jumlah penduduk sebanyak lebih kurang 499.982 orang, yang dalam menjalankan administrasi pemerintahan daerah kami didukung oleh 34 organisasi perangkat daerah, 9 Kecamatan, 23 Kelurahan dan 75 Kepala Desa dengan jumlah ASN 4.896 orang.
Selanjutnya jumlah anggota legislatif DPRD Kabupaten
Labuhanbatu sebagai mitra kami dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sebanyak 45 orang. Instansi-instansi vertikal Pemerintah pusat dan teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ada di Kabupaten juga turut mendukung kami menjalankan pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu.
Sementara anggaran belanja daerah Kabupaten
Labuhanbatu selama 2 tahun terakhir yaitu tahun anggaran 2021 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.1.352.721.197.188 dan Rp. 1.372.697.945.700 dari besaran tersebut belanja pegawai sebesar Rp. 626.020.564.962. atau 46% untuk tahun 2021 dan Rp. 589.504.766.792,-foto 43% untuk Tahun 2022.
Dengan mengoptimalkan sumber dana yang cukup, sumber daya manusia yang handal dan potensi daerah yang unggul di dukung tata kelola yang baik dan bersih kami akan berupaya meningkatkan pencapaian visi mensejahterakan seluruh masyarakat yang berkeadilan.
Secara tegas saya nyatakan komitmen dalam tunjukan korupsi di pemerintahan daerah Kabupaten Labuhanbatu. Kepada seluruh perangkat pemerintah daerah yang ada di jajaran Pemkab
Labuhanbatu termasuk pemerintahan Desa saya inginkan untuk menjalankan tugas melaksanakan program dan kegiatan dengan jujur tanpa korupsi karena akan menjadi beban berat dan sulit untuk mewujudkan visi dan misi Pemkab
Labuhanbatu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika masih ada praktik-praktik korupsi yang dilakukan para penyelenggara pemerintahan.
Momentum kehadiran satuan tugas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Wilayah 1
KPK RI diharapkan dapat memberikan peningkatan pemahaman sekaligus kesadaran tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari Korupsi, kata Bupati Labuhanbatu.
Ketua Satgas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Kopsugah) Wilayah I
KPK RI, Maruli Tua Manurung menyampaikan
Para istri pejabat kiranya bisa menjadi
KPK dirumah untuk melakukan BoLo pemerintahan yang jauh dari korupsi, yang selalu mengingatkan para suami untuk menjauhi korupsi, karena istri yang lebih mengetahui gerak suami dirumah.
Maruli dikesempatan itu juga menjelaskan bentuk-bentuk korupsi secara filosofis, yang mana Korupsi bisa terulang lagi jika akhlak tidak segera dibenahi.
Disitu Maruli juga menjelaskan bentuk Tipikor sesuai undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, yakni Korupsi merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. "Korupsi harus dihindari," tegasnya.
Disampaikannya, ada delapan fokus pencegahan korupsi yang dilakukan
KPK yakni, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa, ujarnya
Selanjutnya dalam rapat koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak lanjut program pemberantasan korupsi terintegrasi, Pemkab
Labuhanbatu memperoleh Pembinaan dan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan Pemkab
Labuhanbatu oleh Inspektur Sumatera Utara Lasro Marbun.
Tags
beritaTerkait
komentar
