Keluarga Pensiunan PTPN II Perusak Plank HGB PTPN2 Kompleks Garuda Dilapor ke Polda Sumut

Pelaporan disertai sejumlah bukti-bukti saat terjadinya aksi pengerusakan serta pelaku yang melakukan tindakan anarkis tersebut oleh Bagian Hukum PTPN2.

Dikonfirmasi wartawan, Sabtu (27/5/23) Kasubag Humas PTPN2 Rahmat Kurniawan sangat menyesalkan aksi anarkis yang dilakukan keluarga para pensiunan PTPN2 tersebut.

Baca Juga:

• Pemalsu Surat HGU Nomor 64 Milik PTPN 2 Dituntut 2 Tahun Penjara.
• Presidium GM FKPPI Dukung Pengusutan Pengerusakan Plank HGB PTPN2 di Tanjung Morawa.

Sebab, plank yang dipasang di pinggir lapangan tersebut hanya sebagai penanda bahwa areal itu adalah milik PTPN 2 sesuai dengan HGB Nomor 43.

“Namun sebagian penghuni rumah dinas karyawan, sangat tidak terima adanya plank dan berusaha merusak plank yang pagi itu dikawal oleh sejumlah security kita. Kita sendiri tidak tahu apa alasan keberatan mereka dengan plank tersebut,” jelas Rahmat Kurniawan via seluler.

Baca Juga:

• Humas PTPN2 : Pondok Tahfiz Darul Ibtihaj Masih Dipertahankan
• Pembersihan Areal HGU PTPN2 Kebun Sampali, 8 Rumah Eks Karyawan Dibongkar

Disebutkan Rahmat, sejumlah petugas pengamanan kebun yang berada di lokasi berusaha memberikan penjelasan dan pemahaman agar warga kompleks Garuda tidak salah faham.

Namun penjelasan yang diberikan tidak sedikitpun digubris para penghuni rumah kompleks Garuda yang sudah sejak awal sangat keberatan berdirinya plank di sudut lapangan Garuda.

Di komando beberapa warga akhirnya mereka mendorong petugas security dan langsung merusak plank yang sudah berdiri. Melihat kondisi yang tidak bisa lagi dilerai, para petugas security akhirnya hanya menyaksikan aksi perusakan di depan mata mereka.

“Langkah membuat pengaduan terjadinya pengrusakan harus kita lakukan agar warga penghuni perumahan lapangan Garuda, tidak sewenang-wenang dan merasa bisa melakukan apa saja. PTPN 2 akan bertindak tegas dan pelaku pengerusakan sudah kita laporkan ke Polda Sumatera Utara,” tambah Rahmat Kurniawan.

Kompleks lapangan Garuda,jelas Rahmat, adalah milik PTPN 2 yang peruntukannya untuk perumahan karyawan aktif.

"Menurut data, dari sekitar 300-an rumah yang ada, hanya sekitar 60 persen yang ditempati karyawan aktif selebihnya adalah karyawan pensiunan, keturunannya, dan pihak ketiga yang sama sekali tidak berhak dan tidak memiliki hubungan dengan PTPN 2,"ungkap juru bicara PTPN2 tersebut.

Meski sudah berulangkali dilakukan mediasi untuk mengeluarkan penghuni yang tidak berhak, namun belum ditemukan jalan penyelesaian terbaik.

"Sebagian dari mereka malah minta ganti rugi yang tidak logis jika diminta meninggalkan rumah dinas,” jelas Rahmat Kurniawan.