Pemprov Sumut Raih Opini WTP ke-9 Beturut dari BPK

Raihan ini merupakan Opini WTP yang ke-9 kalinya diterima Pemprov Sumut, secara berturut-turut.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI itu berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, dalam Sidang Paripurna tentang Penyerahan LHP BPK-RI atas LKPD Pemprov Sumut tahun anggaran 2022, Jumat (26/5/2023), dipimpin Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting dihadiri seluruh anggota dewan, unsur Forkopimda dan lainnya.

Anggota V BPK-RI Ahmad Noor Supit dalam paparannya menyampaikan, bahwa opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, mendasarkan pada keuangan dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, atas laporan keuangan pemerintah atau LKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2022, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini WTP. Dengan demikian, Pemprov Sumut telah berhasil mempertahankan Opini WTP yang ke-9 kalinya,” ujarnya.

Pihaknya berharap, capaian tersebut menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sehingga akan menjadi prestasi yang patut dibanggakan. Untuk itu BPK memberikan apresiasi kepada Pemprov Sumut.

Atas raihan Opini WTP yang ke-9 kalinya itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyampaikan apresiasi kepada BPK-RI beserta seluruh tim pemeriksa yang telah banyak meluangkan waktu dalam perbaikan dan penyempurnaan laporan keuangan Pemprov Sumut hingga mendapatkan opini terbaik.

“Ini merupakan pernyataan profesional BPK-RI terkait kewajaran laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Sehingga capaian ini kiranya menjadi penambah semangat bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan memberikan hasil kerja yang terbaik untuk rakyat,” jelasnya.

Selain apresiasi, Edy juga menyampaikan bahwa capaian Opini WTP ini tidaklah sempurna seluruhnya. Menurutnya masih banyak hal yang perlu diperbaiki, disempurnakan dan ditingkatkan dalam pengelolaan keuangan, dimana hal tersebut menjadi perhatian bersama antara Pemprov Sumut dan DPRD Sumut.

Kaki Diamputasi Pasca Kecelakaan saat Antar Paket JNT, Kini Dimas Dipecat Ijazah dan BPKB Ditahan

Pemprov Sumut Optimis Program ILP Percepat Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

Pemprov Sumut Lakukan Intervensi Produksi, Distribusi dan Konsumsi

Bongkar Proyek 2,7 Triliun di Sumut Diduga Libatkan Berbagai Pihak

Minta Percepatan Pembangunan Stadion PON, Sekdaprov Sumut Temui Kemenpora

Dapat Hibah dari Pemprov Sumut, Edy Rahmayadi: Independensi Ombudsman Tidak Boleh Luntur