jaringberita.com -Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) mencatat terjadinya kemunduran demokrasi di Indonesia. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mengajak semua pihak, menjaga demokrasi agar tidak kembali ke masa otoriter.
Begitu kata AHY-sapaan putra sulung Presiden Indonesia keenam, Susilo Bambang Yudhoyono itu pada penutupan Sekolah Demokrasi Kelima yang digelar LP3ES. Hadir juga pada kesempatan itu, Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, Sekarwati, pengamat politik Undip, Budi Setiyono dan Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto.
Menurut AHY, pemilu perlu menjadi festival gagasan di mana masalah-masalah bangsa yang substantif didiskusikan dan didialogkan berbasis data dan rujukan teoritis. Hal ini untuk menjaga demokrasi.
“Jangan mengobrak-abrik kebebasan sipil. Demokrasi dan kebebasan seperti oksigen. Ketika hilang, baru kita meronta-ronta,” ujarnya seperti dilansir RM id.
Menurutnya, demokrasi Indonesia memiliki tiga tantangan utama: politik uang, politik identitas dan post truth. Untuk meminimalisir politik uang, sistem pemilu yang sekarang perlu dikaji lagi. Politisi dan pemilih juga perlu ditingkatkan kesadarannya akan bahaya politik uang.
“Politik identitas harus dihentikan penggunaannya dalam pemilu demi menjaga keutuhan bangsa,” bebernya.
Suami dari Annisa Pohan itu juga mengajak semua pihak menjaga jangan sampai kembali kepada otoritarianisme dengan menolak perpanjangan masa jabatan presiden. “Jika jabatan presiden diperpanjang, akan menjadi kemunduran demokrasi luar biasa,” ucapnya.
Sementara itu Fadli Zon mengatakan, netralitas aparat sangat penting untuk menjaga demokrasi. Dia juga mengajak semua pihak memperjuangkan Indonesia Emas.
“Kita perlu merujuk pada Hatta tentang peran negara sebagai pewujud kebahagiaan rakyat: cukup makan, hunian, dan jaminan kesehatan dan hari tua,” bebernya.
Sekarwati menekankan perlu reformasi sistem pemilu. Dia juga menghimbau politisi dan masyarakat untuk menghindari politik uang.
Sedangkan Wijanto menambahkan, Indonesia tengah mengalami tren kemunduran demokrasi yang paling serius sejak era reformasi.
Menurutnya, telaah literatur ilmu politik selama lima tahun terakhir, kajian tentang kemunduran demokrasi telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada perkembangan terbaru atau situasi kontemporer.
Berdasarkan studi yang dilakukan, diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi akar masalah yang menyebabkan kemunduran demokrasi di Indonesia, yaitu struktural, kultural, institusional dan agensi.
Demi mendorong konsolidasi demokrasi Indonesia, studi ini mengindentifikasi langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.
Ada beberapa hal untuk menekan kemunduran demokrasi, yaitu reformasi sistem elektoral, seperti penyederhanaan syarat masuk untuk menjadi partai dan peserta pemilu, penurunan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, modifikasi sistem suara terbanyak dalam penetapan calon terpilih anggota DPR/DPRD, dan pembatasan masa kampanye menjadi lebih singkat.
“Selanjutnya, reformasi elektoral terkait pemanfaatan AI (Artificial Intelligence) untuk integrasi tata kelola elektoral. Dengan pemanfaatan AI tersebut, kerja-kerja politik partai dan penyelenggara pemilu dalam pemilihan akan semakin mudah dan murah,” tukasnya.
