Kemenkes Susun Strategi Percepatan Infrastruktur KRIS

jaringberita.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengaku tengah menyusun strategi untuk membantu percepatan pemenuhan infrastruktur sesuai standar Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) guna menekan peningkatan keterisian tempat tidur perawatan pasien.

Dikutip dari Antara, Wamenkes RI Dante Saksono Harbuwono dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX yang diikuti dari YouTube di Jakarta, Selasa (20/9/2022) mengemukakan hasil uji coba pelaksanaan KRIS di empat rumah sakit memicu peningkatan penggunaan jumlah tempat tidur pasien.

Baca Juga:

• Aolani Gandeng Karman, Target Tambah Kapasitas Komputasi AI hingga 50% Tanpa Tambah Daya
• Tak Berkutik, 36 Preman Digulung Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok

"Kementerian Kesehatan telah melakukan uji coba pelaksanaan KRIS di empat rumah sakit, yaitu RSUP Dr.Tadjuddin Chalid Makasar, RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon, RSUP Surakarta, dan RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang," katanya.

Dalam materi pemaparannya, Dante mengatakan keterisian tempat tidur perawatan pasien atau Bed Occupancy Rate (BOR) di RSUP Dr Tadjuddin Chalid meningkat 61 persen dari sebelum uji coba berkisar 41 persen dari total kapasitas tampung.

Baca Juga:

• Empat Pelaku Curanmor dengan Berbagai Modus Dibekuk Polres Pelabuhan Tanjung Priok
• Buka Pendidikan SIPSS Gelombang I 2025, Gubernur Akpol: Selesaikan Pendidikan dengan Baik

Situasi yang sama juga dialami RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon dari 22 persen menjadi 38 persen, RSUP Surakarta meningkat dari 30 persen menjadi 37 persen, dan RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang meningkat dari 16 persen menjadi 26 persen. Namun demikian, Dante tidak menjelaskan alasan terjadinya peningkatan BOR di masing-masing rumah sakit tersebut.

Implementasi uji coba KRIS dilakukan dalam dua skema, yaitu kelas 1 dengan maksimal dua tempat tidur per ruangan, dan kelas KRIS dengan maksimal empat tempat tidur.

Kementerian Kesehatan juga melakukan survei kepada 2.982 rumah sakit pada 1 sampai 5 Agustus 2022. Sebanyak 698 rumah sakit atau 23,4 persen di antaranya mengisi 12 kriteria survei tersebut.

Hasilnya, sebanyak 202 rumah sakit swasta, delapan rumah sakit vertikal, 25 RSUD propinsi, 74 RSUD kabupaten/kota, 15 RS TNI-Polri, dan lima RS BUMN menyatakan membutuhkan perbaikan pada kriteria ruangan.

Kriteria yang dimaksud terkait kepadatan ruangan maksimal empat tempat tidur atau ruang rawat dan jarak antar tempat tidur minimal 1,5 meter, dan ukuran tempat tidur dapat disesuaikan. Selain itu ada juga kriteria kamar mandi di dalam ruangan.

Selain itu, sebanyak 57 rumah sakit swasta, empat RS vertikal, empat RSUD provinsi, 13 RSUD kabupaten/kota, enam RS TNI-Polri, dan dua RS BUMN menyatakan membutuhkan perbaikan pada kriteria bahan bangunan di rumah sakit.

Kriteria itu berupa kelengkapan tempat tidur minimal dua stop kontak dan ada nurse call, kamar mandi sesuai dengan standar aksesibilitas, dan outlet oksigen.

Selain itu ada juga kriteria ventilasi udara, pencahayaan ruangan, nakes satu orang per tempat tidur, suhu ruangan di 20 - 26 derajat Celsius dan kelembaban stabil, pembagian ruang berdasarkan jenis kelamin dan usia.

Dante mengatakan, Kemenkes berkomitmen membantu percepatan pemenuhan infrastruktur sesuai standar KRIS dengan sumber pembiayaan APBN dan APBD bagi rumah sakit pemerintah.

"Sedangkan bagi rumah sakit swasta atau kementerian lembaga lain, dapat menggunakan anggaran internal," tandasnya.

Aolani Gandeng Karman, Target Tambah Kapasitas Komputasi AI hingga 50% Tanpa Tambah Daya

Tak Berkutik, 36 Preman Digulung Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok

Empat Pelaku Curanmor dengan Berbagai Modus Dibekuk Polres Pelabuhan Tanjung Priok

Buka Pendidikan SIPSS Gelombang I 2025, Gubernur Akpol: Selesaikan Pendidikan dengan Baik

Tegas, Irjen Dedi Tidak berlakukan Rekpro dan Kuota Khusus di Seleksi Akpol: Semua Sama!

Menhan Prabowo Lepas Keberangkatan Kapal RS TNI KRI