Harga BBM Naik, Ini Tanggapan Ekonom

jaringberita.com - Jakarta: Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal menilai, kondisi ekonomi nasional sudah cukup solid untuk menghadapi dampak kenaikan harga jual bahan bakar minyak Pertamina lantaran deflasi nasional yang diumumkan BPS minus 0,21 persen pada kuartal II 2022.

"Ini adalah deflasi yang terbesar setelah 2019. Artinya tekanan inflasi sudah mulai reda. Secara tahunan juga inflasi pada Agustus lalu sebesar 4,69 persen, (dibanding) bulan Juli yang hanya 4,9 persen, itu kan deflasi juga," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (3/9/2022).

Karenanya, dia menyarankan pemerintah sebaiknya memanfaatkan momentum untuk mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak yang telah mengganggu stabilitas fiskal APBN.

Baca Juga:

• Hore, 100.000 Anggota Polri Bakal Dapat Rumah Subsidi
• Ekonomi Indonesia 2025 Diprediksi Tumbuh 4,7–5,5 Persen

Dia menyebutkan, pada Agustus 2022 lalu,manufacturing purchasing managers index (PMI) Indonesia tercatat berada pada angka 51,7 atau naik 0,4 dibandingkan bulan sebelumnya 51,3.

"Artinya, perekonomian kita sekarang lagi solid, tekanan inflasi tidak terlalu besar, cenderung turun, maka sekarang adalah momentumnya untuk kenaikan harga," katanya.

Baca Juga:

• Bank Indonesia Optimis Kinerja Ekonomi Lebih Baik
• Humas Polri Jalani Evaluasi Menuju WBK dan WBBM

Sementara itu, Komunitas pakar kebijakan publik yang tergabung dalam Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) mengusulkan tiga langkah yang dapat diambil pemerintah memanfaatkan momentum tersebut.

Ketiga langkah itu adalah penyesuaian harga BBM bersubsidi, penyediaan bantalan pengamanan sosial bagi masyarakat, dan reformasi energi. Formulasi itu merupakan hasil kajian cepat AAKI untuk mempelajari urgensi dan dampak kebijakan penyesuaian subsidi BBM terhadap berbagai aspek.

AAKI menilai pengurangan besaran subsidi pada BBM terutama pertalite, pertamax, dan solar dapat memenuhi prinsip-prinsip keadilan, persamaan kesempatan, dan inovasi.

Prinsip keadilan yang dimaksud dalam hal itu adalah adanya pengalihan subsidi dan kompensasi BBM ke sektor lain yang lebih produktif dan berpihak ke rakyat paling membutuhkan, terutama sektor kesehatan dan pendidikan. Langkah penyesuaian subsidi itu sangat tepat sebagai koreksi penyaluran subsidi melalui harga BBM yang selama ini kurang tepat sasaran.

Ketua Umum AAKI Totok Hari Wibowo menerangkan bahwa konversi subsidi menjadi peningkatan pelayanan publik, bantalan sosial, fasilitas kesehatan, dana pendidikan, dan sebagainya dinilai penting serta mendesak untuk menghentikan pembengkakan subsidi BBM yang sebagian besarnya dibakar di jalanan oleh kelompok yang tidak eligible.

Hore, 100.000 Anggota Polri Bakal Dapat Rumah Subsidi

Ekonomi Indonesia 2025 Diprediksi Tumbuh 4,7–5,5 Persen

Bank Indonesia Optimis Kinerja Ekonomi Lebih Baik

Humas Polri Jalani Evaluasi Menuju WBK dan WBBM

Mendagri Tito: Selamat Hari Bhayangkara ke-78, Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Emas

Truk Angkut 3 Ton BBM Bersubsidi di Hentikan Polisi Laju Perjalannya