jaringberita.com Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji memimpin upacara kenaikan pangkat 77 Perwira dan Bintara jajarannya di lapangan apel Mako Polresta Deliserdang, Sabtu (31/12/2022).Dari 77 personel itu, di antaranya dari AKP menja
Berita Sumut
jaringberita.com Sebanyak 1.541 personel Polda Sumatera Utara (Sumut) terdiri dari Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Polri menerima kenaikan pangkat.Upacara kenaikan pangkat tersebut dipimipin Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra di Lapangan Map
Berita Sumut
jaringberita.com Banyaknya kedudukan dan jabatan yang saat ini telah dipegang oleh kaum perempuan, bukan berarti harus melupakan kewajibannya sebagai ibu.Hal ini dikatakan, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumu
Berita Sumut
jaringberita.com Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara (Sumut) meminta Dinas Kominfo lebih proaktif dalam mempersiapkan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 yang akan berlangsung 9 Februari mendatang.Hal tersebut disampaikan Bendahara Fraksi PKS DPRD Sumut,
Berita Sumut
jaringberita.com Harapan Partai NasDem agar elektabilitas partainya dapat terkerek usai mengusung Anies Baswedan sebagai capres, masih belum terwujud. Dalam survei terbaru, justru suara NasDem bukannya naik tapi malah melorot. Rupanya, Anies effec
Nasional
Dewan Pers mengaku segera memproses pencabutan status Umbaran Wibowo sebagaiwartawan usai dirinya kini menjadi Kapolsek Kradenan, Blora, Jawa Tengah.
Nasional
jaringberita.com Beberapa hari yang lalu Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) baru telah disahkan. Namun, pasal demi pasal pun memuai kontrofesial yang sangat meresahkan hingga menuai cibiran dari beberpa kalangan, salah satunya pasal kebebasan
Nasional
jaringberita.com Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Hendriyanto Sitorus menghadiri sekaligus membuka secara resmi outbound pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Labura di Khas Parapat Hotel, Kabupaten Simalungun, Jumat (9/12/
Berita Sumut
jaringberita.com Walaupun Rancangan Undangundang (RUU) Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) telah disahkan DPR menjadi UU KUHP, khusus untuk pelaksanaan kemerdekaan pers tetap hanya akan mengikuti dan patuh terhadap UU Pers No 40 Tahun 1999.
Opini
DPR telah menyetujui Rancangan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (RKUHP) untuk disahkan menjadi UU KUHP. Menanggapi hal itu, Dewan Pers menyayangkan keputusan tersebut diambil dengan mengabaikan minimnya partisipasi dan masukan masyarakat, termasuk komunita
Nasional