Sabtu, 15 Agustus 2026

Di Pileg Dan Pilkada, PSI Ogah Mencalonkan Eks Narapidana Korupsi

- Minggu, 04 Desember 2022 12:00 WIB
Di Pileg Dan Pilkada, PSI Ogah Mencalonkan Eks Narapidana Korupsi
Juru Bicara PSI, Ariyo Bimmo

jaringberita.com- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berjanji tidak akan mengajukan mantan narapidana kasus korupsi sebagai calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.

Namun begitu, PSI mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XX/2022 terkait pengujian Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, yang menambahkan masa lima tahun bagi mantan koruptor yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di semua tingkatan.
Juru Bicara PSI, Ariyo Bimmo mengatakan, putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 merupakan terobosan hukum, yang memberi kepastian hu­kum kepada penyelenggara dan peserta pemilu. Namun, kepastian hukum itu tidak akan membuat PSI mencalonkan para mantan koruptor di Pileg dan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024 nanti.
“Kami nggak akan mengusung mantan koruptor. PSI memang mengapresiasi keputusan MK, tapi bukan berarti kami mau men­erima orang yang pernah korupsi sebagai caleg,” kata Ariyo mela­lui keterangannya, kemarin seperti dilansir dari RM.id .
Menurut dia, PSI menilai orang yang pernah terbukti mengkhianati urusan publik, tidak boleh kembali diberi ke­percayaan untuk memegang jabatan publik. Hal tersebut berlaku untuk jabatan yang sifat­nya penunjukan, seperti menteri, komisaris dan lain-lain, maupun yang sifatnya pemilihan seperti kepala negara, kepala daerah maupun anggota legislatif di semua tingkatan.
Bahkan, ia mengajak masyarakat untuk mencermati fenomena pembebasan bersyarat dan vonis ringan terhadap para koruptor, yang terjadi akhir-akhir ini. Berdasar penelitian ICW tahun 2021, urai dia, rata-rata vonis koruptor di Indonesia, hanya tiga tahun lima bulan.
“Artinya, koruptor bisa nyaleg lagi setelah 8,5 tahun. Kira-kira menurut anda, para calon koruptor akan jera nggak?” tanyanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, efek jera tidak tergantung oleh ancaman hukuman dalam aturan perundang-undangan. Menurut dia, hal tersebut sangat relevan dengan proses pemidanaan dan pascapemidanaan.
“Bagaimanapun, putusan MK ini sudah selaras dengan pemikiran para pembuat un­dang-undang ketika menetapkan undang-undang dalam rezim hukum yang sama (UU Pilkada). Agar lebih selaras lagi, baiknya ancaman pidana pencabutan hak politik juga ditambahkan dalam Undang-Undang Tipikor dan RUU KUHP,” tutupnya.

Editor
:
Tags
2024ICWPartai Solidaritas IndonesiaPilegcalegnarapidana kasus korupsi
beritaTerkait
Semua Fraksi Setujui Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Anggaran 2024 Menjadi Perda

Semua Fraksi Setujui Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Anggaran 2024 Menjadi Perda

Bank Indonesia Optimis Kinerja Ekonomi Lebih Baik

Bank Indonesia Optimis Kinerja Ekonomi Lebih Baik

Relawan Berirama Deklarasi Dukung Rico-Zaki Menang di Pilkada Medan 2024

Relawan Berirama Deklarasi Dukung Rico-Zaki Menang di Pilkada Medan 2024

Pendekatan Lunak Aparat berhasil Bebaskan Pilot Philip dari KKB

Pendekatan Lunak Aparat berhasil Bebaskan Pilot Philip dari KKB

Polri Minta Maaf Soal Rekayasa Lalin Selama Kunjungan Paus Fransiskus

Polri Minta Maaf Soal Rekayasa Lalin Selama Kunjungan Paus Fransiskus

Kapolda Sumut Pimpin Apel,Operasi Mantap Praja dan PON XXl Aceh-Sumut 2024

Kapolda Sumut Pimpin Apel,Operasi Mantap Praja dan PON XXl Aceh-Sumut 2024

komentar
beritaTerbaru