Tersangka Dugaan Korupsi Belum Ditahan, LSM NGO Sanpan Minta Kejari Deliserdang Tak Tebang Pilih

jaringberita.com - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) NGO Sanpan RI meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Deliserdang untuk tidak tebang pilih dalam penegakan hukum terhadap tersangka dugaan korupsi pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deliserdang.

Karena hingga kini, ketiga tersangka, yakni EZ, VM dan NS belum juga dilakukan penahanan.

Baca Juga:

• Polres Labusel Ungkap 33 Kasus Narkotika, Tangkap 40 Tersangka Sita 1 Senpi Rakitan
• Polisi Temukan Alat Hisap Sabu Dan Beberapa Sajam Di Belakang Rumah Tersangka

"Semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Karenanya kita meminta kejaksaan untuk melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka korupsi tersebut sama dengan tersangka korupsi lainnya di Deliserdang yang telah lebih dulu ditahan," kata Ketum DPP LSM NGO Sanpan RI, Aspin Sitorus, Kamis (9/2/2023).

Pria yang kerap berkaca mata hitam itu mengibaratkan Kejaksaan jangan menunggu "doa" baru bergerak."Doa yang kita maksud artinya "dorongan amplop"," tambahnya blak-blakan.

Baca Juga:

• Jaringan Curanmor di Boyong ke Polsek Patumbak
• Satres Narkoba Amankan Dua Tersangka Penyalahgunaan Narkoba

Sehari sebelumnya, Rabu (8/2/2023), Kajari Deliserdang Jabal Nur saat dikonfirmasi wartawan menjelaskan bahwa penahanan terhadap para tersangka tinggal menunggu waktu.

"Namun kita tidak bisa berandai-andai. Pastinya yang tau adalah penyidik," jelasnya

Diberitakan, ketiga tersangka berinisial EZ, VM dan NS, dua ASN (Aparatur Sipil Negara) serta seorang lagi wajib pajak yang merupakan objek pajak pada PT AIGF terjerat dugaan korupsi penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2020, pada Bapenda Deliserdang.

EZ merupakan ASN di Bapenda Deliserdang sama dengan VM. Namun VM sekarang ini menjabat sebagai Kabag Umum DPRD Deliserdang dan wajib pajak berinisial NS.

Ketiga tersangka dijerat melanggar Pasal 2 ayat 1, jo Pasal 18 dan Pasal 3 jo Pasal 18, Tentang Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi.

Pada Tahun 2022 ketiganya dituduh melakukan perbuatan tindak pidana korupsi terkait pembayaran PBB dan BPHTB Tahun 2020. Setelah dihitung selisih BPHTB dan PPH sebesar Rp 1.955.939.250.

Polres Labusel Ungkap 33 Kasus Narkotika, Tangkap 40 Tersangka Sita 1 Senpi Rakitan

Polisi Temukan Alat Hisap Sabu Dan Beberapa Sajam Di Belakang Rumah Tersangka

Jaringan Curanmor di Boyong ke Polsek Patumbak

Satres Narkoba Amankan Dua Tersangka Penyalahgunaan Narkoba

Massa Gudang 88 Lempar Batu Satpol P.P Deliserdang dan Meelan Korban

SatPol PP Deli Serdang Lakukan Penertiban Gudang Tak Berizin