jaringberita.com -Partai NasDem geram dengan pernyataan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Puadi, yang mengasumsikan safari Anies Baswedan ke seluruh Indonesia merupakan tindakan curi start kampanye Pilpres 2024.
“Saya kemarin sudah dengar pernyataan Puadi yang mengatakan Anies curi start, tidak etis, yang begitu-begitu, kan. Nah, Bawaslu ini kan lembaga pengawas Pemilu, mulai bertugas ketika tahapan pemilu sudah dimulai. Dan mereka bukan dewan etik,” ujar Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali melalui keterangan tertulis seperti dilansir dari RM.id.
Ali menyarankan Puadi fokus bersiap menghadapi tahapan Pemilu baik di tingkat pusat hingga daerah. Jadi, ketika pesta demokrasi digelar, Bawaslu bisa menunjukkan performa terbaiknya.
“Ketimbang hari ini mereka mengomentari yang bukan domain mereka, nanti diketawain,” geregetnya.
Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini menganggap pernyataan Puadi konyol. Bertolak belakang dengan substansi persoalan Anies dan NasDem yang dilaporkan Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi (APCD) yang dituding melanggar ketentuan ketika menerima dukungan capres.
Tepatnya, ketika menerima dukungan capres dari masyarakat lewat penandatanganan petisi di Masjid Raya Baiturrahman, Aceh, pada 2 Desember 2022. Bawaslu dengan tegas memutuskan tidak akan menindaklanjuti laporan tersebut.
Namun, di saat bersamaan, Puadi juga melontarkan pernyataan ada dugaan pelanggaran etik dengan analogi mencuri start kampanye.
“Menurut saya, itu pernyataan konyol. Bawaslu mengeluarkan putusan bahwa Anies dan NasDem tidak melakukan pelanggaran. Tapi di waktu yang bersamaan dia mengatakan ada pelanggaran etik karena kampanye diam-diam,” katanya.
Politisi asal Wosu, Sulawesi Tengah (Sulteng) ini, justru menuding ada kepentingan yang dibawa Puadi dengan pernyataan tersebut. Landasannya, Bawaslu itu bukan lembaga etik. Sehingga, tidak punya hak menilai ihwal etik.
“Nah pertanyaan kita, Saudara Puadi ini disuruh siapa, kepentingan siapa yang dibawakan?” tanyanya.
Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Puadi menyatakan, kegiatan safari politik yang dilakukan Capres Partai NasDemAnies Baswedan tidak etis, jika ditinjau dari sisi etika politik. Asumsinya, itu termasuk ke dalam kategori kampanye terselubung.
“Kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan kurang etis. Sebab, telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024,” ujar Puadi, saat konferensi pers di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (15/12).
Dasar pernyataan tersebut, publik dianggap sudah mengetahui bahwa Anies itu adalah bakal capres yang dijagokan sejumlah partai. Logikanya, publik dapat memaknai safari politik itu sebagai kegiatan kampanye untuk meningkatkan elektabilitas Anies.
“Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang hendak berkontestasi dalam pemilu,” tegasnya.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu itu menyarankan, seluruh calon peserta Pemilu 2024 menahan diri berkampanye atau kegiatan apa pun yang bertujuan mensosialisasikan diri.
“Sebab, saat ini bukanlah waktunya untuk berkampanye,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Bawaslu menolak laporan Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi (APCD) yang menuding Anies melakukan kampanye colongan karena dilakukan di luar jadwal kampanye yang ditetapkan KPU.
Selain itu, Anies juga dinilai melanggar aturan karena menggunakan tempat ibadah untuk kampanye. Pasalnya, Anies menerima dukungan capres dari masyarakat lewat penandatangan petisi di Masjid Raya Baiturrahman, Aceh, pada 2 Desember 2022.
